PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG PENGUPAHAN

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 36 TAHUN 2021

TENTANG

PENGUPAHAN

 

 

 Mengingat Pasal 5 aya (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573), 

Memutuskan menetapkan : Peraturan Pemerintah Tentang Pengupahan

 

 

Peraturan tersebur dapat dilihat disini

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2021

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perjanjian Kerja Qaktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja

Hubungan kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja/Buruh berdasarkan Perjanjian Kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, Upah, dan perintah

Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima Upah atau imbalan dalam bentuk lain

Peraturan dapat dilihat disini

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2021 TENTANG PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia 

Peraturan dapat didownload/dilihat disini

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PERLAKUAN PERPAJAKAN UNTUK MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA

Pelakuan perpajakan untuk mendukung kemudahan berusaha dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi bidang Pajak Penghasilan,Pajak Pertambahan Nilai, dan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

 

 

Peraturan dapat didownload/dilihat disini

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 37 TAHUN 2021

 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTENG

PENYELENGGARAAN PROGRAN JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Progran Jaminan Kehilangan Pekerjaan 

Peraturan dapat didownload/dilihat disini

SURAT EDARAN NOMOR : SE- 02 /PP/2021

 SURAT EDARAN

NOMOR : SE- 02 /PP/2021
TENTANG
PENUNDAAN PELAKSANAAN PERSIDANGAN DAN PENGHENTIAN SEMENTARA LAYANAN ADMINISTRASI SECARA TATAP MUKA (MELALUI HELPDESK/DISAMPAIKAN SECARA LANGSUNG) DI PENGADILAN PAJAK
MULAI TANGGAL 22 FEBRUARI 2021 S.D. 26 FEBRUARI 2021

 

Surat Edaran ini dimaksudkan dan bertujuan untuk memberikan informasi dan kepastian hukum mengenai kebijakan Pengadilan Pajak terkait pelaksanaan persidangan dan layanan administrasi secara tatap muka (melalui helpdesk/disampaikan secara langsung) di Pengadilan Pajak dalam upaya melindungi Hakim, Panitera, Pegawai, dan seluruh pengguna layanan Pengadilan Pajak dari terpapar COVID-19. 

 

 

 

Surat Edaran ini dapat didownload disini

SURAT EDARAN NOMOR SE-55/PJ/2020

 SURAT EDARAN

NOMOR SE-55/PJ/2020

TENTANG

PENJELASAN MENGENAI KRITERIA PEDAGANG ECERAN

 

Sehubungan dengan belum terdapat keseragaman pemahaman mengenai criteria pedagang eceran, perlu ditetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal tentang penjelasan mengenai criteria pedagang eceran

 

Surat Edaran Direktur Jenderal ini dimaksudkan untuk memberikan keseragaman pemahaman mengenai kriteria pedagang eceran.

 

Surat Edaran Direktur Jenderal ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai kriteria pedagang eceran.

 

 

Surat Edaran ini dapat didownload disini

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9/PMK.03/2021

 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9/PMK.03/2021

TENTANG

INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK

PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

 

 

Sehubungan dengan dampak corona virus disease 2019 yang belum berakhir sampai 2021, maka pemerintah Indonesia memperpanjang insentif pajak untuk seluruh wajib pajak terdampak menurut KITE pada lampiran ini

 

 

 

Untuk peraturan dapat di download disini